PengertianAncaman Adalah. Apa yang dimaksud dengan ancaman (threat)?Secara umum, pengertian ancaman adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu/ kelompok tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan individu/ kelompok lain. Pendapat lain mengatakan pengertian ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan, baik yang Gerakanseparatisme jangan mendapat tempat untuk berkembang di Indonesia. Sebab hal itu bisa mengancam kedaulatan dan keamanan negara. Selama ini, kalau kita analisis bersama negara kita Indonesia masih bersikap ramah terhadap separatisme dengan sebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. KEGIATANPEMBELAJARAN 3 UPAYA MENGATASI ANCAMAN DIBIDANG IPOLEKSOSBUDHANKAN. A. TUJUAN PEMBELAJARAN. Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini diharapkan Kalian dapat memahami strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang dapat membayakan integrasi Halini jangan dilihat dari kuantitas personil yang muncul dipermukaan, sebab itu tidaklah menjadi ukuran dalam menilai gerakan Separatis RMS, karena akibat yang ditimbulkan tetaplah mengancam dan berbahaya bagi kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Beberapagerakan-gerakan yang dapat menjadi ancaman terhadap NKRI ini diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Masalah Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) Ancaman NKRI dari dalam Negeri yang pertama adalah masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejak zaman orde baru, praktek KKN ini menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap Bangsa Adapunsejumlah langkah menanggulangi gerakan separatis yakni: 1. Pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi serta demokratisasi. 3. Namun tak hanya OPM, ada juga kelompok lain yang termasuk gerakan separatis. Bahkan, tak jarang para kelompok itu dilengkapi persenjataan militer. Mereka juga kerap berkonflik dengan TNI dan menelan korban jiwa. Melansir sindonews dan sumber lain, simak gerakan separatis di Indonesia berikut ini. 5 Gerakan Separatis di Indonesia 1. PKI Madiun Makajika disuatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau pelanggaran HAM tidak dapat diatasi secara adil, negara ini tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya (Asshiddiqie,2009;255). Oleh karenanya negara harus selalu berpedoman pada konstitusi dalam menegakan hak asasi manusia agar mendapatkan keadilan yang sejati. Jawaban B. Munculnya konflik berdasarkan sara Dilansir dari Encyclopedia Britannica, gerakan separatis dapat mengancam kedaulatan negara. latar belakang yang dapat memicu munculnya gerakan separatis adalah munculnya konflik berdasarkan sara. Menimbulkangerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keuutuhan wilayah Indonesia. Pasal 1 Konvensi Jenewa 1958 menyatakan ”kedaulatan suatu negara dapat melampaui daratan dan perairan pedalamannya sampai kepada suatu jalur laut yang berbatasan dengan Jakarta Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengutuk keras Insiden penembakan 31 pekerja proyek jembatan di Nduga, Papua.Insiden ini jelas bukan tindakan kriminal biasa sudah mengancam kedaulatan negara. "Saya meminta penegakan hukum dan kalau perlu terjunkan TNI jika dibutuhkan dan mendesak, jangan ada sejengkal pun tanah Pemberontakanserupa lainnya adalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Gerakan Separatis Tragedi G 30 S/PKI 1965, Organisasi Papua Merdeka, dan Republik Maluku Selatan (RMS). Semua tragedi yang disebutkan di atas bertujuan ingin membentuk ideologi baru atau justru mau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Revublik Indonesia. 3 Pada dasarnya upaya pemerintah dalam mencapai tujuan negara relatif tidaklah mudah. Hal ini ditandai dari adanya ancaman yang dihadapi negara baik yang dating dari dalam maupun dari luar negeri, seperti gerakan separatis yang mendapat dukungan dari negara lain. Hal ini menunjukan bahwa bangsa Indonesia sedang menghadapi ancaman di bidang . Setelahkegiatan pembelajaran 2 ini kalian diharapkan dapat Memahami ancaman terhadap bidang Ideology, (negara Islam Indonesia), dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tahun 1949. Gerakan DI/TII berkembang di sebagian wilayah Indonesia, diantaranya di Jawa Barat yang di pimpin oleh Kartosuwirjo, di Sulawesi oleh Kahar Muzakar, di aceh di KataPengantar Dengan memanjatkan doa dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami sebagai peserta pelayaran Kebangsaan III dapat menyelesaikan makalah dengan menyelesaikan makalah dengan judul Upaya Mempertahankan Integrasi Bangsa Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam makalah ini akan dibahas tentang hal-hal yang Zj109NJ. Gerakan separatis dapat mengancam kedaulatan negara. Latar belakang yang dapa memicu munculnya gerakan separatis adalah ...A. Aksi teror dari dunia internasionalb. Munculnya konflik berdasarkan sarac. Negara sudah dianggap tidak aman lagid. Selalu memprioritaskan pembanguan di wilayah tertentue. Adanya perang antarnegara akibat perebutan wilayahbantuin kak!!! JawabanB. Munculnya konflik berdasarkan saraPenjelasanMaap kalo salah Oleh Ani Sri Rahayu Trainer P2KK dan Pengajar PPKn Univ. Muhammadiyah Malang Indonesia sudah berusia 73 tahun. Tapi ada sisi miris yang masih mewarnai perjalanan Indonesia, yaitu masih adanya gerakan separatisme. Fakta tersebut bisa terbuktikan dari pernyataan dari Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB mengaku bertanggungjawab atas peristiwa penyerangan dan pembunuhan satu anggota TNI dan karyawan PT Istaka Karya. Motif penyerangan karena menganggap pembangunan di Papua sebagai penjajahan. Mereka menyatakan tidak akan menyerah pada TNI-Polri dan pemerintah Indonesia Lawan KKB atau Sepatisme Gerakan separatisme jangan mendapat tempat untuk berkembang di Indonesia. Sebab hal itu bisa mengancam kedaulatan dan keamanan negara. Selama ini, kalau kita analisis bersama negara kita Indonesia masih bersikap ramah terhadap separatisme dengan sebutan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Padahal, separatisme di Papua, sebenarnya, bukan semangat yang baru diteriakkan kemarin. Diakui atau tidak, masih ada semangat memisahkan diri dalam KKB yang dulunya disebut Organisasi Papua Merdeka OPM. Pemerintah dan penegak hukum pemerintah sudah saatnya tidak perlu ragu untuk mengambil tindakan. Sebab, Indonesia sedang berhadapan dengan kelompok separatisme. Fakta tersebut, bisa kita artikan bahwa saat ini kita sudah berhadapan dengan kelompok separatisme, yang ingin memisahkan Papua dengan NKRI. Maka pemerintah harusnya tidak boleh ragu-ragu karena ini sudah menyangkut masalah kedaulatan negara. Terlebih sudah ada korban yang cukup banyak Keberadaan separatisme harus dilawan demi menegakkan wibawa negara. Apalagi, kelompok pimpinan Egianus Kogoya itu membunuh secara brutal sejumlah pekerja PT Istaka Karya,di Nduga. Sekitar 40 anggota kelompok Egianus juga menyerang pos pengamanan TNI di Distrik Mbua, Nduga, Senin 3/12. Seorang anggota TNI, Sersan Handoko, gugur dalam peristiwa itu. Seorang tentara lain terluka tembak, harian Kompas,3/12 Melihat peristiwa yang ada di Nduga dan apa pun alasannya, pembunuhan terhadap pekerja proyek dan penyerangan terhadap pos TNI jelas sudah dapat dikategorikan sebagai penyerangan berskala besar. Jadi, terlepas dari KKB atau separatisme, tragedi Nduga harus diusut tuntas. Merujuk dari konteks itulah, saatnya kita mengapresiasi perintah Presiden Joko Widodo kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku tindakan biadab tersebut. Karena bagaimanapun, kalau kita perhatikan secara seksama skala dan intensitas penyerangan itu, sudah sepatutnya militer bersama kepolisian bahu-membahu mengejar kelompok separatis di Papua tersebut. Namun, disisi lain, kita juga perlu bijak dengan sikap yang telah diambil pemerintah selama ini, yang jauh memilih jalan hati-hati. Sebab, kita harus bisa memahami bahwa ada sensitivitas tertentu dalam penanganan insiden Nduga. Selama ini, pemerintah memang dinilai mengambil sikap berhati-hati dalam menangani berbagai kasus di Papua. Hal itu terutama karena pelaku penembakan di Papua kerap menggunakan isu hak asasi manusia HAM untuk menghindar dari jeratan hukum. Solusi bagi separatisme Selaku penulis, besar harapan terhadap pemerintah dan penegak hukum yang ada tidak ragu untuk mengambil tindakan. Sebab, Indonesia sedang berhadapan dengan kelompok separatisme, yakni kelompok separatisme, yang ingin memisahkan Papua dengan NKRI. Maka pemerintah harusnya tidak boleh ragu-ragu karena ini sudah menyangkut masalah kedaulatan negara. Terlebih sudah ada korban yang cukup banyak. Melihat kondisi yang memang demikian militer yang harus menangani masalah ini. Apalagi proses diplomasi sudah sulit dilakukan. Lebih jelasnya, berikut ini beberapa langkah yang bisa diambil langkah alternative untuk melawan separatisme. Pertama, mengingat separatisme itu adalah bagian dari terorisme. Jadi, menanggulangi gerakan semacam itu, yang ingin memisahkan diri dari negara yang berdaulat, jelas-jelas sebenarnya memerlukan tentara. Jadi memang harus gerakan tentara yang menangani persoalan seperti itu. Kedua, ada baiknya Komnas HAM untuk turut membantu polisi dan TNI. Misalnya melakukan pendekatan diplomatis. Komnas HAM bisa membantu TNI Polri untuk melakukan diplomasi kepada mereka. Kalau jelas-jelas mereka itu separatisme karena ingin memisahkan dari NKRI maka pemerintah harus bersikap untuk menghindari adanya korban-korban berikutnya. Ketiga, menurut saya sebagai penulis pada dasarnya manusia diciptakan dengan akal sehat, kehendak, perasaan, dan hati nurani. Karena itu, siapa pun pasti memiliki kemampuan berkomunikasi dan berdialog dengan orang lain, termasuk pemerintah dan masyarakat Papua. Secara umum, kondisi di Papua saat ini, orang tidak merasa nyaman dan aman. Ketidaknyamanan dan ketidakamanan ini tidak hanya dirasakan masyarakat asli Papua, tetapi juga siapa pun yang kini tinggal di Papua. Kekerasan muncul bagaikan asap. Dia bukan masalah, melainkan akibat. Asap pasti muncul karena ada api. Selama faktor penyebabnya belum ditemukan, selama itu pula kekerasan-kekerasan akan terus terjadi dan mengganggu pembangunan. Keempat, menurut saya, penyebab utama kekerasan di Papua adalah munculnya dua paradigma yang berbeda dan bertentangan antara pemerintah dan masyarakat Papua. Di satu pihak pemerintah mempunyai paradigma separatisme. Mereka melihat dan mencurigai masyarakat Papua sebagai menyiapkan gerakan separatis. Setiap kegiatan budaya di Papua dicap separatis, setiap suara yang memperjuangkan hukum dan perdamaian juga dicap separatis. Seperti halnya orang memakai kacamata hitam, segala hal yang dipandang akan hitam, segala yang dilihat adalah separatisme. Di sisi lain, masyarakat Papua juga punya paradigma sendiri, yaitu kolonialisme. Pemerintah dianggap sebagai penjajah. Karena dianggap penjajah, menurut mereka tidak mungkin pemerintah membangun Papua. Sekarang persoalannya bagaimana dua paradigma ini bisa didamaikan. Kedua belah pihak harus keluar dari paradigma masing-masing dan mencari titik temu untuk mengambil paradigma baru. Inilah yang perlu dicari dalam dialog. Kelima, penanganan terhadap masalah tragedy di Papua, terutama terhadap separatisme tidak cukup diserahkan kepada pemerintah. Sekiranya, harus ada gerakan serentak yang merupakan gabungan dari beberapa faktor. Pendekatan keamanan saja tidak cukup,jika tidak ada pendekatan kesejahteraan. Apalagi, masalah kesejahteraan inilah yang menjadi salah satu penyebab gejolak di Papua. Dalam perspektif itulah, pendekatan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah saat ini patut didukung sepenuhnya. Pembangunan yang gencar dilakukan di Papua bertujuan memakmurkan rakyat setempat. Manajemen pembangunan di Papua sepenuhnya berorientasi pada kemakmuran. Melalui kelima solusi alternative yang penulis tawarkan di atas sekiranya bisa menjadi solusi kita bersama dalam memberantas separatisme yang terjadi di Nduga Papua. Selain itu sudah semestinya, tugas pemerintah daerah dan tokoh masyarakat di Papua sana mampu menjelaskan kepada rakyat, termasuk mereka yang masih berlalu-lalang di pegunungan, bahwa pemerintah serius membangun Papua. Upaya pembangunan di Papua adalah upaya pembangunan kesejahteraan. Sekiranya, itulah salah satu cara dalam menyelesaikan masalah separatisme di Papua. ——— *** ———- Istilah gerakan separatis terus bergaung sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Tak jarang pula gerakan separatis ini menyebabkan pertumpahan darah baik dari pihak militer maupun sipil. Gerakan separatis termasuk gerakan yang dilarang di suatu pemerintahan karena mereka tidak mendukung pemerintahan melainkan ingin melepaskan diri dan membentuk negara baru. Hal ini tentu berlawanan dengan tujuan negara yang harus menyatukan bangsa-bangsa di wilayahnya. Maka gerakan ini harus diberantas meskipun sulit karena melibatkan rakyat sendiri. Untuk lebih memahami, silakan simak pengertian gerakan separatis berikut. Pengertian Gerakan Separatis Separatis berasal dari bahasa Inggris yakni separate artinya pisah, separated terpisah. Jadi gerakan separatis adalah tindakan-tindakan secara terencana yang berkaitan dengan pemisahan diri atau kelompok dari kelompok lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata separatis diartikan sebagai golongan atau orang yang mengkhendaki adanya pemisahan diri dari suatu persatuan, bangsa atau golongan untuk mendapatkan dukungan. Adapun kata separatisme diartikan sebagai sebuah paham atau pun gerakan yang bertujuan untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri. Gerakan separatis ini biasanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai kesadaran nasional yang tajam. Gerakan ini tak hanya dilakukan dengan kekerasan tetapi ada juga yang dilaksanakan dengan jalan damai misalnya saja gerakan Qubec di Kanada. Penyebab Munculnya Gerakan Separatis Sekilas gerakan separatis terlihat brutal, dan tanpa dasar atau arogan karena ingin memisahkan diri dan mendirikan negara sendiri. Namun ternyata gerakan ini tak muncul tanpa sebab. Ada bermacam sebab sekelompok orang ingin memisahkan diri dari ikatan kedaulatan suatu negara. Mulai dari tidak puas dengan pelayanan pemerintah, dan sebab-sebab lainnya. Pebyebabnya bisa jadi karena dua jenis konflik yakni konflik horizontal yakni konflik antar sesama warga dan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara warga dengan pemerintahnya. Konflik-konflik tersebut bisa memicu disintegrasi bangsa dan menimbulkan berbagai gerakan separatis. Adapun penyebab gerakan separatis akibat kedua konflik yang dimaksud adalah sebagai berikut 1. Krisis Ekonomi Krisis ekonomi ditandai merosotnya daya beli masyarakat akibat inflasi dan terpuruknya nilai tukar, turunnya kemampuan produksi akibat naiknya biaya modal, dan terhambatnya kegiatan perdagangan dan jasa akibat rendahnya daya saing. Jika dibiarkan lama, rakyat akan merasa sulit dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola negara dan memelihara rakyatnya. 2. Krisis Politik Konflik antara elite politik yang hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri, pada akhirnya menciptakan kondisi instabilitas politik. Krisis politik ini tentu akan menyulitkan lahirnya kebijakan yang utuh dalam mengatasi krisis ekonomi. Bukannya mendapat solusi, malah timbul perpecahan elite poltik disertai defisiensi pemerintah menjalankan fungsinya. Hal ini akan berakibat pada ketidakmampuan pemerintah dalam memberi pelayanan publik akan makin merosot yaitu fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh masyarakatnya. 3. Kebijakan Pemerintah Tak Berpihak ke Rakyat Penyebab lainnya adalah warga merasa kebijakan pemerintahnya tidak menguntungkan rakyat. Sehingga mereka merasa pemerintah tidak kompeten dalam menyelesaikan masalah di negaranya. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang kurang tepat juga mengakibatkan kurang meratanya penyebaran penduduk dan tidak berhasilnya pemberdayaan masyarakat 4. Krisis Sosial Selain krisi ekonomi dan politik, hal yang juga berbahaya adalah krisis sosial. Krisis sosial ini berbentuk sikap primodialisme dan ekslusivisme bernuansa SARA. Pertautan antara adanya kelompok masyarakat yang sulit menerima perbedaan dengan sejumlah alasan. 5. Hukum yang Tidak Dihormati Bagi sejumlah orang hukum tak lagi punya harga diri. Karena hanya membela orang-orang tertentu. Hukum yang harusnya menjadi pelindung, justru menjadi pisau yang menyakitkan karena tak samasekali bisa membela kebenaran. Lemahnya penegakan hukum dan HAM sehingga terkesan seperti adanya pembiaran yang dilakukan oleh negara terhadap kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah. Mereka yang muak dengan sistem hukum yanh tidak adil akan berpikir untuk memisahkan diri dari kedaulatan yang tidak menyediakan tempat untuk mereka. 6. Intervensi Internasional Adanya pihak dari luar negara masuk ke dalam negara yang berupaya untuk memecah belah dan mengambil untung dari perpecahan tersebut dengan menanamkan pengaruhnya terhadap kebijakan politik dan ekonomi negara tersebut khususnya negara-negara pasca merdeka. Kondisi-kondisi seperti di atas bisa menjadi pemicu lahirnya gerakan-gerakan anti-pemerintah yang terorganisasi maupun gerakan separatis. Bila pemerintah tidak segera menindaklanjuti maka yang terjadi sudah pasti disintegrasi bangsa. Penanggulangan Gerakan Separatis Oleh Pemerintah Pemerintah khususnya Indonesia telah menanggulangi beberapa pergolakan gerakan separatis di berbagai daerah. Adapun sejumlah langkah menanggulangi gerakan separatis yakni 1. Pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi serta demokratisasi. 3. Meningkatkan deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme, melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan emerataan pembangunan antardaerah. 5. Melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakanrasa saling percaya. 6. Menerapkan konsep penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, dan bermartabat. 7. Di tingkat internasional, langkah yang dilakukan pemerintah adalah mempresentasikan perkembangan positif di daerah-daerah rawan tersebut. Gerakan Separatis Dalam Sejarah Indonesia Indonesia sejak dahulu telah diwarnai dengan gerakan-gerakan separatis oleh kelompok-kelompok sipil bersenjata. Gerakan-gerakan tersebut harus ditangani secara ekstra karena menimbulkan kekacauan bahkan pertumpahan darah. Berikut adalah gerakan-gerakan separatis yang tercatat dalam sejarah Indonesia. 1. Pemberontakan PKI Salahsatu gerakan separatis dalam sejarah Indonesia adalah pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pada tahun 1948 kabinet Amir Syariffudin jatuh disebabkan oleh kegagalannya dalam Perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya, pada tanggal 28 Juni 1948 Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat FDR untuk memperkuat basis massa, FDR membentuk organisasi kaum petani dan buruh. Pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso tiba dari Moskow. Amir dan FDR segera bergabung dengan Musso. Untuk memperkuat organisasi, maka disusunlah doktrin bagi PKI. Doktrin itu bernama Jalan Baru. PKI banyak melakukan kekacauan, terutama di Surakarta. Oleh PKI daerah Surakarta dijadikan daerah kacau wildwest. Sementara Madiun dijadikan basis gerilya. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun. Untuk menumpas pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer. 2. Pemberontakan Darul Islam DI dan Tentara Islam Indonesia TII Selain itu ada juga pemberontakan yang dilakukan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia DI/TII. Berdasarkan Perundingan Renville, kekuatan militer Republik Indonesia harus meninggalkan wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda dan mengungsi ke daerah Jawa Tengah yang dikuasai Republik Indonesia. Tidak semua komponen bangsa menaati isi Perjanjian Renville yang dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Kartosuwiryo beserta para pendukungnya. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia NII. Tentara dan pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia TII. Gerakan Darul Islam yang didirikan oleh Kartosuwiryo mempunyai pengaruh yang cukup luas. Pengaruhnya sampai ke Aceh yang dipimpin Daud Beureueh, Jawa Tengah Brebes, Tegal yang dipimpin Amir Fatah dan Kyai Somolangu Kebumen, Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar, dan Sulawesi Selatan dengan tokohnya Kahar Muzakar. 3. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI Awal kemunculan gerakan pemberontakan PRRI inj diawali dari ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah dan pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti berikut. a. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. b. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan. c. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. d. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual. Pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI. Sebagai perdana menterinya adalah Mr. Syafruddin Prawiranegara. 4. Pemberontakan Permesta Gerakan separatis selanjutnya adalah Permesta yang juga dipicu oleh Proklamasi PRRI. Tanggal 17 Februari 1958 Somba memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI. Gerakannya dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta Permesta. Gerakan ini jelas melawan pemerintah pusat dan menentang tentara sehingga harus ditumpas. Untuk menumpas gerakan Permesta, pemerintah melancarkan operasi militer beberapa kali. Meskipunpemberontakan Permesta dapat dilumpuhkan sekitar bulan Agustus 1958, walaupun sisa-sisanya masih ada sampai tahun 1961. 5. Gerakan Aceh Merdeka GAM GAM adalah sebuah organisasi yang dianggap separatis yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh atau yang sekarang secara resmi disebut Nanggroe Aceh Darussalam lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front ASNLF. GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro yang sekarang bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia. Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Penandatanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission AMM yang beranggotakan lima negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di antara poin pentingnya adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM. Seluruh senjata GAM yang mencapai 840 pucuk selesai diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. Kemudian pada 27 Desember, GAM melalui juru bicara militernya, Sofyan Daud, menyatakan bahwa sayap militer mereka telah dibubarkan secara formal. 7. Pemberontakan APRA Pada masa pemerintahan RIS, muncul pemberontakan-pemberontakan yang mengguncang stabilitas politik dalam negeri. Pemberontakan-pemberontakan tersebut antara lain gerakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA, pemberontakan Andi Azis, dan Gerakan Republik Maluku Selatan RMS. 8. Republik Maluku Selatan RMS Republik Maluku Selatan RMS adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat. RMS ditumpas tuntas pada November 1950. Sejak 1966 RMS berfungsi sebagai pemerintahan di pengasingan, Belanda. Pada 25 April 1950 RMS hampir/nyaris diproklamasikan oleh orang-orang bekas prajurit KNIL dan pro-Belanda yang di antaranya adalah Dr. Soumokil bekas jaksa agung Negara Indonesia Timur yang kemudian ditunjuk sebagai Presiden, Ir. Manusama dan Manuhutu. Selama tahun 70an, teror seperti ini dilakukan juga oleh beberapa kelompok sempalan RMS, seperti kelompok Komando Bunuh Diri Maluku Selatan yang dipercaya merupakan nama lain atau setidaknya sekutu dekat Pemuda Maluku Selatan Merdeka. Kelompok ini merebut sebuah kereta api dan menyandera 38 penumpangnya di tahun 1975. Ada juga kelompok sempalan yang tidak dikenal yang pada tahun 1977 menyandera 100 orang di sebuah sekolah dan di saat yang sama juga menyandera 50 orang di sebuah kereta api. Pada saat Kerusuhan Ambon yang terjadi antara 1999-2004, RMS kembali mencoba memakai kesempatan untuk menggalang dukungan dengan upaya-upaya provokasi, dan bertindak dengan mengatas-namakan rakyat Maluku. Beberapa aktivis RMS telah ditangkap dan diadili atas tuduhan kegiatan-kegiatan teror yang dilakukan dalam masa itu, walaupun sampai sekarang tidak ada penjelasan resmi mengenai sebab dan aktor dibalik kerusuhan Ambon. 9. Organisasi Papua Merdeka OPM Organisasi Papua Merdeka OPM adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya. OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain. Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicolaas Jouwe dan dua komandan OPM yang lain, Seth Jafeth Raemkorem dan Jacob Hendrik Prai menaikkan bendera Bintang Fajar dan memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Namun republik ini berumur pendek karena segera ditumpas oleh militer Indonesia dibawah perintah Presiden Soeharto. Tahun 1982 Dewan Revolusioner OPM didirikan dimana tujuan dewan tersebut adalah untuk menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka mencari dukungan antara lain melalui PBB, GNB, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN. Demikian ulasan mengenai gerakan separatis, penyebab, penanggulangan hingga contohnya dalam sejarah Indonesia. Semoga bermanfaat. Nur Fatimah PertanyaanGerakan separatisme dapat mengancam setiap negara karena mengganggu berjalannya sistem pemerintahan. Latar belakang munculnya gerakan tersebut adalah...Gerakan separatisme dapat mengancam setiap negara karena mengganggu berjalannya sistem pemerintahan. Latar belakang munculnya gerakan tersebut adalah... Keinginan untuk mempertahankan keutuhan kelompok Ketidakadilan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat Rasa cinta kepada tanah air atau negara secara berlebihan Keinginan untuk menyejahterakan keluarga atau kerabat sendiri Dominasi kebudayaan mayoritas terhadap kebudayaan minoritas PembahasanGerakan separatis adalah tindakan untuk memisahkan diri dari kelompok, golongan atau negara . Penyebab gerakan separatis salah satunya adalah munculnya ketidakadilan atau kesenjangan yang ada di masyarakat yang memicu konflik dan gerakan separatis. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jawaban yang tepat adalah B .Gerakan separatis adalah tindakan untuk memisahkan diri dari kelompok, golongan atau negara. Penyebab gerakan separatis salah satunya adalah munculnya ketidakadilan atau kesenjangan yang ada di masyarakat yang memicu konflik dan gerakan separatis. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jawaban yang tepat adalah B. Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher di sesi Live Teaching, GRATIS!8rb+NMNelsi MelisaPembahasan lengkap banget Ini yang aku cari! Bantu banget Makasih ❤️

gerakan separatis dapat mengancam kedaulatan negara